Negara Berkembang
Negara ini sesuai dengan namanya merupakan Negara yang sedang berkembang . Oleh karena itu simtem politiknya juga masih mencari bentuk yang selaras dengan tingkat perkembangan masyarakat maupun kultur dan struktur masyarakat di samping itu ada masalah lain yang dihadapi oleh Negara yang sedang berkembang yaitu Negara-masyarakat yang seperti apa yang akan diciptakan (kebaikan bersama ). Untuk itu perlu adanya pembahasan tentang Model-Model Sistem Politik di dalam suatu Negara Berkembang terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk membedakan Sistel Politik dengan yang lain, mencakup beberapa faktor-faktor seprti kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, prinsip legitimasi kewenangan, serta hubungan ekonomi dan politik. Dibawah ini akan diulas satu persatu.
1. Kebaikan Bersama
Kekuasaan pemerintah dan campur-tangan pemerintah yang begitu luas dalam masyarakat pada satu pihakberhasil meningkatka pertumbuhan ekonomi pada pihak lain menyebabkan kelompok politik seperti partai , kelompok kepentingan dan media massa berperan sebagai pendukung saja .
2. Identitas Bersama
Dalam Negara berkemban belum ada suatu suatu identitas bersama yang dikehendaki semua masyarakat . ini dikarenakan belum adanya kultur dan struktur masyarakat yang selaras .
3. Hubungan Kekuasaan
Hubugan kekeuasaan lebih bersifat paksaan daripada konsensus ini dikarenakan penetapan siapa yang memerintah masih ditetapkan secara sepihak oleh para penguasa .
4. Legitimasi Kewenangan
Legitimasi Pada negara berkembang sangat beragam, yaitu campuran terpadu antara distribusi kebutuhan materiil, simbolis (ideologi dan sejumlah jargon politik), dan legal rasional (pemilihan umum dan proses perundang-undangan) .Basis legitimasi yang bersifat campuran inilah yang menyebabkan mengapa perubahan dan peralihan distribusi kebutuhan materiil tidak menimbulkan krisis legitimasi .
5. Hubungan Ekonomi dengan Politik
Dalam Negara berkembang ini belum menemukan kecocokan antara pola hubungan politik dengan ekonomi yang cocok . Di negara berkembang pemerintah lebh dominan dibandingkan sector swasta sehingga ekonominya tidak bida bagus .
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Jumat, 13 Januari 2012
membangun budaya birokrasi
Membangun Budaya Birokrasi
Pada tahun 2004 Asian Development Bank dan Kemitraan untuk Reformasi Tata Pemerintahan di Indonesia menerbitkan laporan Tata Pemerintahan Negara Indonesia menyebutkan bahwa tiga tujuan reformasi tata pemerintahan yang ditempuh oeleh pemerintah Indonesia adalah penataan struktur pemerintahan Negara , desentralisasi pemerintahan dan reformasi keuangan Negara , telah berjalan cukup lancer namun dinilai belum berhasil seperti yang diharapkan karena skala ferormasi yang dijalankan pemerintah dinilai sangat luas jangkauannya , terlalu cepat dibandingkan dengan Negara-negara di dunia. Indonesia dipandang telah melakukan perubahan radikal dalam tata hubungan antara pusat dan daerah melalui program desentralisasi pemerintahan. Ada beberapa factor penyebab mengapa Indonesia belum mencapai good governance yaitu pelaksanaan birokrasi oleh pemerintah yang hanya setengah ati. Reforrmasi gaji , misalnya hanya naik 5-10 % dari gaji pokok tanpa kerangka konseptual yang solit dengan mengaiktkan gaji dengan kinerja serta dengan memperbandingkan dengan skala sector swasta.
Antara Birokrasi Publik dan Bisnis
Dalam birokrasi public atau bisnis, sering menemukan perbedaan perilaku yang disebabkan kondisi , lingkungan termasuk budaya organisasi yang berbeda. Birokrasi bisnis rata-rata memiliki kinerja yang baik,produktivitas dan efisiensinya tinggi,memiliki kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi. Biriokrasi public sering diasosiasikan dengan kinerja yang kurang baik,kurang mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat yang terjadi di lingkungannya yang mesti dilayani atau fleksibilitas birokrasi public untuk mnyesuaikan dirinya dengan perubahan yang ingin diciptakannya lebih rendah dibandingkan organisasi swasta.
Menurut penganut teori mikro , konerja birokrasi bisnis lebih tinggi karena sistem penggajiannya lebih baik , budaya organisasinya lebih berorientasi produktivitas , kondisi kerjanya lebih menyenangkan dan dalam managemennya diadakan endelegasian kewenangan yang cukup agresif oelh karena itu birokrasi bisnis dapat memacu organisasi mereka lebih tinggi dari birokrasi public. Orientasi produktivitas dan pelayanan dilakukan dengan cara konsekuan dengan motto pembeli adalah raja, ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen mereka terhadap pelayanan. Pada birokrasi public sistem penggajian yang digunakan adalah PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ) yang skala gajinya jauh dibawah gaji organisasi birokrasi swasta. Dengan sistem ini, susah mengharapakan produktivitas pegawai negeri akan terpacu mencapai produktivitas perusahaan swasta besar.
Para penganut aliaran makro organisasi mencoba menjelaskan perbedaan kinerja tersebut melalui kaitannya dengan factor-faktor makro social , ekonomi politik yang berbeda pada kedua birokrasi tadi. Birokrasi bisnis terpaksa harus bekerja produktif dan memiliki fleksibiltas yang tinggi karena ada mekanisme control yang amat efektif yakni pasar. Bila suatu perusahaan tidak mampu mengantisipasi keperluan pasar, tidak mampu memuaskan para pembeli dan tidak jeli melihat perubahan di pasar maka perusahaan akan bangkrut. Sebaliknya birokrasi public tidak mengenal adanya mekanisme control yang seefektif pasar, belum mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik selam lembaga tersebut belum bebas dari keterkaitannya dengan birokrasi.
Pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada , Dr. Afan Gaffar, menganggap yang melemahkan kemampuan lembaga legislative di Indonesia adalah adalah sistem politik hegemonistik yang disebabkan oleh dominasi birokrasi dalam kekuatan politik .ketika zaman orde baru hasil pemilu di dominasi oleh Golkar , kekuatan politik Golkar didominasi birokrasi public. Karenanya garis pemisah antara birokrasi public yang perlu diawasi dan lembaga legislative yang akan mengawasi amat tipis dan tidak jelas , baik dalam aspirasi poltik maupun persepsi tentang fungsi dewan perwakilan. akibatnya , fungsi pengawasan oleh lembag tersebut tidak berjalan dengan mulus. Padahal tanpa pengawasn yang ketat dan fungsioanl itu, tidak ada yang “mencambuki” birokrasi agar bekerja lebih keras dan lebih efisien, smentar itu control lin seperti PTUN maupun pengawaan social oleh media massa belum berjalan mulus dan masih sering tersandung-sandung menghadapi para penguasa yang mewakili “the mighty” birokrasi public.
Budaya Organisasi
Budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi : keyakinan bersama,nilai-nilai dan perilaku yang dianut oleh semua anggota organisasi. Nilai dan perilaku yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan amanah antara lain adalah : demokratis , adil ,transparan dan akuntabel. Budaya organisasi amat besar pengaruhnya pada keberhasilan dan hidu matinya sebuah organisasi karena itulah perusahaan mengeluarkan dana yang amat besaruntuk mengubah budaya perusahaan agar selalu sesuai dengan lingkungannya yang selalu berubah dengan cepat. Birokrasi pemerintahan kurang mempunyai perhatian terhadap perubahan lingkungan karena dua alas an. Pertama menurut Max Weber , organisasi birikrasi diasumsikan sebagai bentuk organisasi yang cocok untuk lingkungan yang stabil dan untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat massif tetapi redundant.dengan demikian bentuk dan budaya organisasi harus berubah bila tugas organisasi dan lingkungannya berubah.
Bagaimana Mengubah Budaya Organisasi
Untuk melakukan perubahan budaya organisasi , ada lima factor yang penting mesti diperhatikan , yaitu :
1. Nilai-nilai yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan
2. Motivasi yang mampu memobilisasi dukungan untuk perubahan
3. Ide dan strategi yang tepat untuk menciptakan ;ingkungan yang mampu menyuburkan kebersamaan dalam perumusan ide dan strategi untuk mendorong perubahan
4. Tujuan yang jelas serta selalu dikomunasikan kepada para anggota organisasi
5. Etika kerja yang ditumbuhkan dengan sistem remunerisasi dan penghargaan yang tepat
Menuju Budaya Orientasi Pemerintah yang Amanah
Perubahan budaya organisasi seprti perjalanan panjang yang melelahkan dan merupakan upaya yang bersifat incremental , tidak dapat dicapai melalui gerakan revolusioner. Budaya organisasi pe=aternalistik dan sentralistik , misalnya tidak serta merta berhasil berubah dengan mengjungkirbalikkan pemerintah yang berkuasa. Organisasi yang ingin mengubah budayanya harus berani menempuh jalan yang tidak selalu lurus , dari kondisi stabil , melalui turbulence atau bahkan chaos, untuk mencapai penyesuain dengan nilai-nilai , norma-norma dan perilaku. Organisasi harus disiapkan untuk selalu adaptif terhadap perubahan , harus berani bereksperimen , harus berani gagal dan harus dapat menyesuaikan diri dengan unsur budaya baru, yang digalakkan oleh pimpinan organisasi. Perubahan budaya organisasi adalah proses panjang dan mahal yang tidak ada jaminan akan sukses minimal diperlukan waktu 5 sampai 10 tahun. Karena itu strategi yang dianjurkan oleh para ahli adalah perubahan secara bertahap dan gradual.
Pada tahun 2004 Asian Development Bank dan Kemitraan untuk Reformasi Tata Pemerintahan di Indonesia menerbitkan laporan Tata Pemerintahan Negara Indonesia menyebutkan bahwa tiga tujuan reformasi tata pemerintahan yang ditempuh oeleh pemerintah Indonesia adalah penataan struktur pemerintahan Negara , desentralisasi pemerintahan dan reformasi keuangan Negara , telah berjalan cukup lancer namun dinilai belum berhasil seperti yang diharapkan karena skala ferormasi yang dijalankan pemerintah dinilai sangat luas jangkauannya , terlalu cepat dibandingkan dengan Negara-negara di dunia. Indonesia dipandang telah melakukan perubahan radikal dalam tata hubungan antara pusat dan daerah melalui program desentralisasi pemerintahan. Ada beberapa factor penyebab mengapa Indonesia belum mencapai good governance yaitu pelaksanaan birokrasi oleh pemerintah yang hanya setengah ati. Reforrmasi gaji , misalnya hanya naik 5-10 % dari gaji pokok tanpa kerangka konseptual yang solit dengan mengaiktkan gaji dengan kinerja serta dengan memperbandingkan dengan skala sector swasta.
Antara Birokrasi Publik dan Bisnis
Dalam birokrasi public atau bisnis, sering menemukan perbedaan perilaku yang disebabkan kondisi , lingkungan termasuk budaya organisasi yang berbeda. Birokrasi bisnis rata-rata memiliki kinerja yang baik,produktivitas dan efisiensinya tinggi,memiliki kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi. Biriokrasi public sering diasosiasikan dengan kinerja yang kurang baik,kurang mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat yang terjadi di lingkungannya yang mesti dilayani atau fleksibilitas birokrasi public untuk mnyesuaikan dirinya dengan perubahan yang ingin diciptakannya lebih rendah dibandingkan organisasi swasta.
Menurut penganut teori mikro , konerja birokrasi bisnis lebih tinggi karena sistem penggajiannya lebih baik , budaya organisasinya lebih berorientasi produktivitas , kondisi kerjanya lebih menyenangkan dan dalam managemennya diadakan endelegasian kewenangan yang cukup agresif oelh karena itu birokrasi bisnis dapat memacu organisasi mereka lebih tinggi dari birokrasi public. Orientasi produktivitas dan pelayanan dilakukan dengan cara konsekuan dengan motto pembeli adalah raja, ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen mereka terhadap pelayanan. Pada birokrasi public sistem penggajian yang digunakan adalah PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ) yang skala gajinya jauh dibawah gaji organisasi birokrasi swasta. Dengan sistem ini, susah mengharapakan produktivitas pegawai negeri akan terpacu mencapai produktivitas perusahaan swasta besar.
Para penganut aliaran makro organisasi mencoba menjelaskan perbedaan kinerja tersebut melalui kaitannya dengan factor-faktor makro social , ekonomi politik yang berbeda pada kedua birokrasi tadi. Birokrasi bisnis terpaksa harus bekerja produktif dan memiliki fleksibiltas yang tinggi karena ada mekanisme control yang amat efektif yakni pasar. Bila suatu perusahaan tidak mampu mengantisipasi keperluan pasar, tidak mampu memuaskan para pembeli dan tidak jeli melihat perubahan di pasar maka perusahaan akan bangkrut. Sebaliknya birokrasi public tidak mengenal adanya mekanisme control yang seefektif pasar, belum mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik selam lembaga tersebut belum bebas dari keterkaitannya dengan birokrasi.
Pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada , Dr. Afan Gaffar, menganggap yang melemahkan kemampuan lembaga legislative di Indonesia adalah adalah sistem politik hegemonistik yang disebabkan oleh dominasi birokrasi dalam kekuatan politik .ketika zaman orde baru hasil pemilu di dominasi oleh Golkar , kekuatan politik Golkar didominasi birokrasi public. Karenanya garis pemisah antara birokrasi public yang perlu diawasi dan lembaga legislative yang akan mengawasi amat tipis dan tidak jelas , baik dalam aspirasi poltik maupun persepsi tentang fungsi dewan perwakilan. akibatnya , fungsi pengawasan oleh lembag tersebut tidak berjalan dengan mulus. Padahal tanpa pengawasn yang ketat dan fungsioanl itu, tidak ada yang “mencambuki” birokrasi agar bekerja lebih keras dan lebih efisien, smentar itu control lin seperti PTUN maupun pengawaan social oleh media massa belum berjalan mulus dan masih sering tersandung-sandung menghadapi para penguasa yang mewakili “the mighty” birokrasi public.
Budaya Organisasi
Budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi : keyakinan bersama,nilai-nilai dan perilaku yang dianut oleh semua anggota organisasi. Nilai dan perilaku yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan amanah antara lain adalah : demokratis , adil ,transparan dan akuntabel. Budaya organisasi amat besar pengaruhnya pada keberhasilan dan hidu matinya sebuah organisasi karena itulah perusahaan mengeluarkan dana yang amat besaruntuk mengubah budaya perusahaan agar selalu sesuai dengan lingkungannya yang selalu berubah dengan cepat. Birokrasi pemerintahan kurang mempunyai perhatian terhadap perubahan lingkungan karena dua alas an. Pertama menurut Max Weber , organisasi birikrasi diasumsikan sebagai bentuk organisasi yang cocok untuk lingkungan yang stabil dan untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat massif tetapi redundant.dengan demikian bentuk dan budaya organisasi harus berubah bila tugas organisasi dan lingkungannya berubah.
Bagaimana Mengubah Budaya Organisasi
Untuk melakukan perubahan budaya organisasi , ada lima factor yang penting mesti diperhatikan , yaitu :
1. Nilai-nilai yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan
2. Motivasi yang mampu memobilisasi dukungan untuk perubahan
3. Ide dan strategi yang tepat untuk menciptakan ;ingkungan yang mampu menyuburkan kebersamaan dalam perumusan ide dan strategi untuk mendorong perubahan
4. Tujuan yang jelas serta selalu dikomunasikan kepada para anggota organisasi
5. Etika kerja yang ditumbuhkan dengan sistem remunerisasi dan penghargaan yang tepat
Menuju Budaya Orientasi Pemerintah yang Amanah
Perubahan budaya organisasi seprti perjalanan panjang yang melelahkan dan merupakan upaya yang bersifat incremental , tidak dapat dicapai melalui gerakan revolusioner. Budaya organisasi pe=aternalistik dan sentralistik , misalnya tidak serta merta berhasil berubah dengan mengjungkirbalikkan pemerintah yang berkuasa. Organisasi yang ingin mengubah budayanya harus berani menempuh jalan yang tidak selalu lurus , dari kondisi stabil , melalui turbulence atau bahkan chaos, untuk mencapai penyesuain dengan nilai-nilai , norma-norma dan perilaku. Organisasi harus disiapkan untuk selalu adaptif terhadap perubahan , harus berani bereksperimen , harus berani gagal dan harus dapat menyesuaikan diri dengan unsur budaya baru, yang digalakkan oleh pimpinan organisasi. Perubahan budaya organisasi adalah proses panjang dan mahal yang tidak ada jaminan akan sukses minimal diperlukan waktu 5 sampai 10 tahun. Karena itu strategi yang dianjurkan oleh para ahli adalah perubahan secara bertahap dan gradual.
Senin, 26 Desember 2011
TERTIB POLITIK DALAM MASYARAKAT DI NEGARA YANG BERUBAH
TERTIB POLITIK DALAM MASYARAKAT DI NEGARA YANG BERUBAH
Perbedaan politik yang paling penting di antara negara tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat melainkan menjadi kekhawatiran bagi pemerintah. Perbedaan antara demokrasi dan kediktatoran, misalnya tidak begitu besar sebagai perbedaan antara negara-negara yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kualitas politik sebagai berikut: pemerintah dengan konsensus, atau kesepakatan mayoritas, rasa menjadi komunitas nilai-nilai bersama dan berbagai tujuan, pemerintahan yang sah, terorganisir, efektif, dan stabil.
Uni Soviet memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda, tetapi dalam tiga sistem pemerintah benar-benar mengatur. Setiap negara adalah sebuah komunitas politik di mana ada kesepakatan di antara hampir semua orang bahwa sistem politik yang sah yaitu tepat dan hukum. Ketiga negara memiliki yang kuat, mudah beradaptasi, lembaga poltical logis: beuracracy efektif, terorganisirnya partai politik, tingkat tinggi partisipasi rakyat dalam urusan publik, bekerja sama terhadap sistem kontrol sipil atas kegiatan, militer yang luas oleh pemerintah dalam perekonomian, dan cukup prosedur yang efektif untuk memastikan bahwa satu administrasi politik akan mengikuti yang lain secara, tertib damai. Karena pemerintah ini dapat memberlakukan pajak, untuk draftmen ke dinas militer, untuk memperkenalkan dan mengatur kebijakan baru dan membuatnya agar lebih efektif.
Dalam satu sifat ini, sistem politik Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet berbeda secara signifikan dari pemerintah yang ada di banyak, atau mungkin sebagian besar Asia, Afrika dan Amerika Latin negara-negara yang sedang mengalami modernisasi. Selama tahun 1950, Gunnar Myrdal ekonomi Swedia mengamati bahwa negara-negara kaya di dunia itu menjadi lebih kaya pada tingkat lebih cepat dari negara-negara miskin, dan negara-negara berkembang yang mengalami penambahan. Pada tahun 1966, presiden Bank Dunia menyatakan bahwa saat ini tingkat pertumbuhan kesenjangan antara pendapatan rata-rata orang di Amerika Serikat dan orang-orang di 40 negara berkembang akan meningkat menjadi 50 persen pada tahun 2000. Selama 20 tahun setelah Perang Dunia II, terjadi di 17 dari 20 negara Amerika Latin tiba-tiba menggulingkan pemerintahan yang dibentuk yang dikenal sebagai kudeta, di mana kelompok militer kecil mengusir kelompok penguasa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
LEMBAGA POLITIK
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH POLITIK
Pelaku dan Lembaga Sosial Politik.
Tingkat kesatuan politik pada masyarakat yang mencerminkan masyarakat untuk mencapai hubungan antara institusi politik dan kekuatan sosial yang membentuknya. Sebuah kekuatan sosial, dalam pengertian ini, adalah, ras keluarga, agama, teritorial, ekonomi, atau kelompok status. Dengan modernisasi, pengelompokan ini yang dilengkapi dengan pekerjaan, kelas, dan pengelompokan keterampilan. Secara historis, lembaga politik telah tumbuh dari interaksi dan konflik kekuatan-kekuatan sosial dan perangkat organisasi yang secara bertahap dikembangkan untuk berurusan dengan mereka. Telah diamati bahwa konstitusi mulai dibuat di negara-negara Mediterrsnean ketika organisasi klan weakended dan konflik antara kaya dan miskin menjadi faktor politik yang signifikan.
Ukuran pengembangan kelembagaan.
Keberadaan komunitas politik dalam masyarakat yang kompleks demikian tergantung pada kekuatan organisasi politik dan prosedur dalam masyarakat. Bahwa kekuatan `itu sendiri tergantung pada lingkup dukungan untuk organisasi dan prosedur dan pada tingkat pengembangan kelembagaan mereka yang telah tercapai. Institutionalizations adalah proses dimana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan stabilitas. Tingkat pelembagaan sistem politik dapat didefinisikan dengan adaptasi, kompleksitas, kesatuan, dan otonomi.
Salah satu ukuran hanya dalam hal tahun: semakin lama suatu organisasi atau prosedur yang telah ada, semakin tinggi tingkat institusionalisasi. Ukuran kedua usia, atau adaptasi, adalah jumlah generasi pemimpin organisasi memiliki. Sementara sebuah organisasi masih memiliki set pertama pemimpin, dan sementara prosedur masih dilakukan oleh orang-orang yang pertama kali dilakukan mereka, adaptasi dari organisasi masih tidak yakin. Ketiga, usia, atau adaptasi, organisasi dapat mesured oleh fungsi itu tampil. Biasanya, sebuah organisasi yang dibuat untuk melakukan satu fungsi tertentu.
Secara teori, sebuah organisasi dapat mandiri tanpa bersatu, dan bersatu tanpa otonom. Pada kenyataannya, bagaimanapun, ini charateristic dua sering closelyconnected. Otonomi menjadi cara untuk mencapai persatuan, dan ini dapat tetap organisasi terhadap kualitas pembangunan khas dan gaya perilaku.
PARTISIPASI POLITIK
MODERNISASI DAN KERUSAKAN POLITIK
Modernisasi dan kesadaran politik
Modernisasi adalah suatu proses yang melibatkan banyak sisi perubahan dalam semua aspek pemikiran manusia dan aktivitas. Unsur-unsur utama modernisasi termasuk urbanizations yaitu, pertumbuhan ukuran dan pentingnya desentralisasi kota industri, pengembangan nilai-nilai agama non, penyebaran demokrasi, pendidikan, dan komunikasi massa. Tradisional, alam manusia dan masyarakat diharapkan untuk terus berubah, dan tidak menganggap manusia yang mampu mengubah atau mengendalikan sifat baik atau efek society.The modernisasi pada politik adalah varried. Sebagian besar penulis yang telah didefinisikan modernisasi politik telah menekankan perbedaan antara politik modern dan tradisional.
• Pertama, modernisasi politik termasuk rasionalisasi dari authorithy, yaitu penggantian politicalauthorities tradisional, agama, kekeluargaan, dan ras banyak oleh otoritas tunggal non agama, politik nasional.
• Kedua, modernisasi politik melibatkan diferensiasi fungsi politik baru dan pengembangan struktur khusus untuk melakukan fungsi tersebut.
• Ketiga modernisasi politik melibatkan meningkatkan partisipasi dalam politik oleh kelompok sosial pikir masyarakat.
Modernisasi dan kekerasan.
Kemiskinan dan modernisasi. Hubungan antara modernisasi dan kekerasan adalah kompleks. Masyarakat lebih modern umumnya lebih stabil dan memiliki kurang kekerasan dalam rumah tangga dari masyarakat modern kurang.
Pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan. Namun bisa dikatakan sebaliknya bahwa pembangunan ekonomi itu sendiri menciptakan ketidakstabilan. Telah dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat terdiri dari sebagai berikut :
1. Mengganggu pengelompokan sosial tradisional dan dengan demikian meningkatkan jumlah individu yang mengungsi dan yang keadaan memimpin mereka ke arah protes revaluationary.
2. Prosedur sebuah gruop baru yang terdiri dari orang-orang yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan tatanan sosial yang ada dan yang ingin kekuasaan politik dan status sosial yang layak untuk posisi baru ekonomi mereka.
3. Meningkatkan mobilitas geografis, terutama gerakan cepat dari daerah pedesaan ke kota-kota, mengisolasi orang dari kelompok sosial mereka dan menghasilkan ekstremisme politik.
4. Meningkatkan jumlah orang yang standar hidup menjadi lebih rendah, dan dengan demikian dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.
5. Meningkatkan kapasitas untuk organisasi kelompok dan oleh karena itu kekuatan permintaan kelompok pemerintah dimana pemerintah tidak mampu memuaskan.
STABILITAS POLITIK
KEWARGANEGARAAN DAN MASYARAKAT PRAETORIA
Sistem politik dapat dibedakan oleh tingkat mereka baik institusionalisasi politik dan partisipasi politik. Perbedaan antara keduanya dalam derajat ada garis yang jelas memisahkan masyarakat sangat institunalized dari masyarakat yang tidak terorganisasi demikian juga tidak ada garis yang jelas ada di antara satu tingkat partisipasi politik dan lainnya. Selain itu, stabilitas pemerintahan apapun tergantung pada hubungan antara tingkat partisipasi poltical dan tingkat pelembagaan politik.
Masyarakat modern dibedakan dari masyarakat tradisional dengan tingkat partisipasi politik. Dikembangkan masyarakat adalah beberapa apa yang dibedakan dari bawah yang dikembangkan oleh tingkat institusionalisasi politik.
Perbedaan politik yang paling penting di antara negara tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat melainkan menjadi kekhawatiran bagi pemerintah. Perbedaan antara demokrasi dan kediktatoran, misalnya tidak begitu besar sebagai perbedaan antara negara-negara yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kualitas politik sebagai berikut: pemerintah dengan konsensus, atau kesepakatan mayoritas, rasa menjadi komunitas nilai-nilai bersama dan berbagai tujuan, pemerintahan yang sah, terorganisir, efektif, dan stabil.
Uni Soviet memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda, tetapi dalam tiga sistem pemerintah benar-benar mengatur. Setiap negara adalah sebuah komunitas politik di mana ada kesepakatan di antara hampir semua orang bahwa sistem politik yang sah yaitu tepat dan hukum. Ketiga negara memiliki yang kuat, mudah beradaptasi, lembaga poltical logis: beuracracy efektif, terorganisirnya partai politik, tingkat tinggi partisipasi rakyat dalam urusan publik, bekerja sama terhadap sistem kontrol sipil atas kegiatan, militer yang luas oleh pemerintah dalam perekonomian, dan cukup prosedur yang efektif untuk memastikan bahwa satu administrasi politik akan mengikuti yang lain secara, tertib damai. Karena pemerintah ini dapat memberlakukan pajak, untuk draftmen ke dinas militer, untuk memperkenalkan dan mengatur kebijakan baru dan membuatnya agar lebih efektif.
Dalam satu sifat ini, sistem politik Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet berbeda secara signifikan dari pemerintah yang ada di banyak, atau mungkin sebagian besar Asia, Afrika dan Amerika Latin negara-negara yang sedang mengalami modernisasi. Selama tahun 1950, Gunnar Myrdal ekonomi Swedia mengamati bahwa negara-negara kaya di dunia itu menjadi lebih kaya pada tingkat lebih cepat dari negara-negara miskin, dan negara-negara berkembang yang mengalami penambahan. Pada tahun 1966, presiden Bank Dunia menyatakan bahwa saat ini tingkat pertumbuhan kesenjangan antara pendapatan rata-rata orang di Amerika Serikat dan orang-orang di 40 negara berkembang akan meningkat menjadi 50 persen pada tahun 2000. Selama 20 tahun setelah Perang Dunia II, terjadi di 17 dari 20 negara Amerika Latin tiba-tiba menggulingkan pemerintahan yang dibentuk yang dikenal sebagai kudeta, di mana kelompok militer kecil mengusir kelompok penguasa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
LEMBAGA POLITIK
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH POLITIK
Pelaku dan Lembaga Sosial Politik.
Tingkat kesatuan politik pada masyarakat yang mencerminkan masyarakat untuk mencapai hubungan antara institusi politik dan kekuatan sosial yang membentuknya. Sebuah kekuatan sosial, dalam pengertian ini, adalah, ras keluarga, agama, teritorial, ekonomi, atau kelompok status. Dengan modernisasi, pengelompokan ini yang dilengkapi dengan pekerjaan, kelas, dan pengelompokan keterampilan. Secara historis, lembaga politik telah tumbuh dari interaksi dan konflik kekuatan-kekuatan sosial dan perangkat organisasi yang secara bertahap dikembangkan untuk berurusan dengan mereka. Telah diamati bahwa konstitusi mulai dibuat di negara-negara Mediterrsnean ketika organisasi klan weakended dan konflik antara kaya dan miskin menjadi faktor politik yang signifikan.
Ukuran pengembangan kelembagaan.
Keberadaan komunitas politik dalam masyarakat yang kompleks demikian tergantung pada kekuatan organisasi politik dan prosedur dalam masyarakat. Bahwa kekuatan `itu sendiri tergantung pada lingkup dukungan untuk organisasi dan prosedur dan pada tingkat pengembangan kelembagaan mereka yang telah tercapai. Institutionalizations adalah proses dimana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan stabilitas. Tingkat pelembagaan sistem politik dapat didefinisikan dengan adaptasi, kompleksitas, kesatuan, dan otonomi.
Salah satu ukuran hanya dalam hal tahun: semakin lama suatu organisasi atau prosedur yang telah ada, semakin tinggi tingkat institusionalisasi. Ukuran kedua usia, atau adaptasi, adalah jumlah generasi pemimpin organisasi memiliki. Sementara sebuah organisasi masih memiliki set pertama pemimpin, dan sementara prosedur masih dilakukan oleh orang-orang yang pertama kali dilakukan mereka, adaptasi dari organisasi masih tidak yakin. Ketiga, usia, atau adaptasi, organisasi dapat mesured oleh fungsi itu tampil. Biasanya, sebuah organisasi yang dibuat untuk melakukan satu fungsi tertentu.
Secara teori, sebuah organisasi dapat mandiri tanpa bersatu, dan bersatu tanpa otonom. Pada kenyataannya, bagaimanapun, ini charateristic dua sering closelyconnected. Otonomi menjadi cara untuk mencapai persatuan, dan ini dapat tetap organisasi terhadap kualitas pembangunan khas dan gaya perilaku.
PARTISIPASI POLITIK
MODERNISASI DAN KERUSAKAN POLITIK
Modernisasi dan kesadaran politik
Modernisasi adalah suatu proses yang melibatkan banyak sisi perubahan dalam semua aspek pemikiran manusia dan aktivitas. Unsur-unsur utama modernisasi termasuk urbanizations yaitu, pertumbuhan ukuran dan pentingnya desentralisasi kota industri, pengembangan nilai-nilai agama non, penyebaran demokrasi, pendidikan, dan komunikasi massa. Tradisional, alam manusia dan masyarakat diharapkan untuk terus berubah, dan tidak menganggap manusia yang mampu mengubah atau mengendalikan sifat baik atau efek society.The modernisasi pada politik adalah varried. Sebagian besar penulis yang telah didefinisikan modernisasi politik telah menekankan perbedaan antara politik modern dan tradisional.
• Pertama, modernisasi politik termasuk rasionalisasi dari authorithy, yaitu penggantian politicalauthorities tradisional, agama, kekeluargaan, dan ras banyak oleh otoritas tunggal non agama, politik nasional.
• Kedua, modernisasi politik melibatkan diferensiasi fungsi politik baru dan pengembangan struktur khusus untuk melakukan fungsi tersebut.
• Ketiga modernisasi politik melibatkan meningkatkan partisipasi dalam politik oleh kelompok sosial pikir masyarakat.
Modernisasi dan kekerasan.
Kemiskinan dan modernisasi. Hubungan antara modernisasi dan kekerasan adalah kompleks. Masyarakat lebih modern umumnya lebih stabil dan memiliki kurang kekerasan dalam rumah tangga dari masyarakat modern kurang.
Pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan. Namun bisa dikatakan sebaliknya bahwa pembangunan ekonomi itu sendiri menciptakan ketidakstabilan. Telah dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat terdiri dari sebagai berikut :
1. Mengganggu pengelompokan sosial tradisional dan dengan demikian meningkatkan jumlah individu yang mengungsi dan yang keadaan memimpin mereka ke arah protes revaluationary.
2. Prosedur sebuah gruop baru yang terdiri dari orang-orang yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan tatanan sosial yang ada dan yang ingin kekuasaan politik dan status sosial yang layak untuk posisi baru ekonomi mereka.
3. Meningkatkan mobilitas geografis, terutama gerakan cepat dari daerah pedesaan ke kota-kota, mengisolasi orang dari kelompok sosial mereka dan menghasilkan ekstremisme politik.
4. Meningkatkan jumlah orang yang standar hidup menjadi lebih rendah, dan dengan demikian dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.
5. Meningkatkan kapasitas untuk organisasi kelompok dan oleh karena itu kekuatan permintaan kelompok pemerintah dimana pemerintah tidak mampu memuaskan.
STABILITAS POLITIK
KEWARGANEGARAAN DAN MASYARAKAT PRAETORIA
Sistem politik dapat dibedakan oleh tingkat mereka baik institusionalisasi politik dan partisipasi politik. Perbedaan antara keduanya dalam derajat ada garis yang jelas memisahkan masyarakat sangat institunalized dari masyarakat yang tidak terorganisasi demikian juga tidak ada garis yang jelas ada di antara satu tingkat partisipasi politik dan lainnya. Selain itu, stabilitas pemerintahan apapun tergantung pada hubungan antara tingkat partisipasi poltical dan tingkat pelembagaan politik.
Masyarakat modern dibedakan dari masyarakat tradisional dengan tingkat partisipasi politik. Dikembangkan masyarakat adalah beberapa apa yang dibedakan dari bawah yang dikembangkan oleh tingkat institusionalisasi politik.
Sumber-sumber Pretorianisme
Sumber-sumber Pretorianisme
Telah disebutkan sebelumnya bahwa kekuatan militer Amerika merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan golongan militer cenderung melibatkan diri dibidang politik. Di dalam semua masyarakat kelompok-kelompok sosial yang khusus selalu melibatkan diri di bidang politik. Karena tidak adanya lembaga politik yang secara efektif dapat menengahi, menghaluskan, serta memperlunak aksi politik yang dilakukan berbagai kelompok. Di dalam sistem pretoria, kekuatan soaial bertentangan satu dengan yang lainnya secara terbuka, tidak ada lembaga politik, tidak ada korps tokoh politik profesional yang diakui dan atau diterima sebagai penengah yang sah untuk melunakkan konflik antar kelompok.
Dengan demikian di dalam masyarakat pretoria radikal, campur tangan militer biasanya merupakan jawaban terhadap meningkatnya konflik sosial sebagai akibat perselisihan beberapa kelompok dan partai ditambah lagi dengan merosotnya efektivitas dan legitimasi lembaga politik yang ada pada saat itu. Jadi campur tangan militer berfungsi untuk menghentikan laju penggalangan kekuatan itu di dalam masyarakat pretoria kedua cara iu sama, dan mencairkan situasi politik yang gawat dengan cara menyingkirkan sasaran dan rangsangan langsung yang meningkatkan konflik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa campur tangan militer sering kali menandai berakhirnya serangkaian kekerasan politik. Dalam pengertian ini cara tersebut sangat berbeda dari beberapa praktik yang digunakan oleh kelompok sosial yang lainnya.
Ciri taktik politik yang dipergunakan oleh golongan militer mencerminkan keterpaduan organisasi mereka maupun fakta bahwa meskipun kekuatan sosial lain dapat menekan pemerintah, tetapi golongan militer dapat mengganti pemerintahan. Dalam kaitan ini campur tangan militer mempunyai dampak marginal yakni : mencegah perluasan partisipasi poltik yang mencakup berbagai kelompok radikal sehingga akibatnya memperlambat proses pembaharuan sosial dan ekonomis. Berikut merupakan cara arah tindakan yang dalam kaitannya dengan ketegaran kekuasaan atau menyerahkan kembali kekuasaan kepada kalangan sipil :
1. Menyerahkan kembali dan membatasi (puilihan Aramburu).
Dalam halm ini militer dapat menyerahkan kembali kekuasaan kepada golongan sipil setelah berkuasa dalam jangka waktu yang tidak lama dan melakukan pembersihan di kalangan pejabat pemerintahan tetapi, dilain pihak tetap membatasi tampilnya kelompok-kelompok baru untuk berpartisipasi memegang kekuasaan poltik.
2. Mengembalikan dan memperluas (Pilihan Gursel)
Pimpinan militer dapat mengembalikan kekuasaan kepada pejabat sipil, dan beberapa kelompok politik yang sebelumnya pernah dicegah sekarang diberi kesempatan untuk berpartisipasi di bidang politik dibawah kondisi baru pula.
3. Tetap berkuasa dan melakukan pembalasan (pilihan Castello Branco)
Militer dapat tetap memegang kekuasaan dan menentang perluasan partisipasi poltik. Dalam hal ini apapun kehendak mereka untuk melakukan hal yang sebaliknya, tetapi tidak dapat menghindarkan bahwa mereka semakin terdorong untuk mengambil tindakan pencengahan.
4. Tetap berkuasa dan memperluas (Pilihan Peron)
Militer dapt memegang kekuasaan dan memberikan kesempatan atau juga memanfaatkan perluasan partisipasi politik. Dalam keadaan semacam ini para perwira muncul memegang kekuasaan melalui suatu kup yang menyimpang dari pola veto, dan kemudian mengubah landasan politik mereka dengan cara menggalang kelompok-kelompok baru di bidang politik sebagai golongan pendukung mereka.
Dengan demikian secara teoritis kepemimpinan yang lebih efektif membentuk lembaga harus berasal dari beberapa kelompok yang tidak secara langsung mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok etnis atau golongan ekonomi tertentu. Dari beberapa segi dapat dikatakan bahwa kelompok mahasiswa, tokoh-tokoh pimpinan agama dan perwira militer termasuk di dalam kategori tersebut. Tetapi catatan sejarah menunjukkan bahwa baik kelompok mahasiswa maupun kelompok keagamaan tidak memainkan perana yang kontruktif di dalam lembaga politik.
Di lain pihak, militer memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menciptakan tata di dalam masyarakat pretoria radikal. Kemampuan militer berperan sebagi motor pembangunan atau bahkan juga peranan untuk memodernasikan negara tergantung dari gabunagan berbagai kekuatan sosial yang terdapat di dalam masyrakat. Kemampuan militer untuk membentuk lembaga politik yang stabil pertama-tama tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasikan pemerintahan mereka dengan kelompok tani, dan kemudian menggalang politik kaum tani untuk memihak mereka.
Dengan demikian tokoh-tokoh militer terperangkap dalam suatu konflik antara prefensi dan nilai-nilainya yang subyektif dengan kebutuhan obyektif masyarakat akan adanya lembaga politik. Kebutuhan tersebut biasanya bersegi tiga. Pertama, lembag-lembaga politik diperlukan dan mencerminkan pembagian kekuasaan yang ada, tetapi sementara itu dapat juga menarik serta mengasimilasikan kekuatan-kekuatan sosial yang baru pada saat mereka muncul sehingga dengan demikian berarti juga menciptakan suatu eksistensi yang tidak terikat oleh kekuatan-kekuatan itu yang semula melahirkannya.
Kedua, di negara-negara di mana militer memegang kekuasaan, maka unit-unit yang mengeluarkan keputusan yang bersifat birikratis dalam sistem politik seringkali sudah sempurna, keadaan ini kontras dengan unit penyerap aspirasi dan tuntutan massa yang kacau dan tidak teratur yang diharapkan dapat melaksanakan funsi artikulasi dan agregasi keeepentingan.
Ketiga, lembaga-lembaga politik diperlukan untuk mengatur masalah suksesi dan memberikan jalan pengaman kekuasaan dari seseorang pimpinan atau sekelompok pimpinan kepada yang lain tanpa menggunakan aksi langsung dalam bentuk kup, pemberontakan atau pertumpahan darah lainnya.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa kekuatan militer Amerika merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan golongan militer cenderung melibatkan diri dibidang politik. Di dalam semua masyarakat kelompok-kelompok sosial yang khusus selalu melibatkan diri di bidang politik. Karena tidak adanya lembaga politik yang secara efektif dapat menengahi, menghaluskan, serta memperlunak aksi politik yang dilakukan berbagai kelompok. Di dalam sistem pretoria, kekuatan soaial bertentangan satu dengan yang lainnya secara terbuka, tidak ada lembaga politik, tidak ada korps tokoh politik profesional yang diakui dan atau diterima sebagai penengah yang sah untuk melunakkan konflik antar kelompok.
Dengan demikian di dalam masyarakat pretoria radikal, campur tangan militer biasanya merupakan jawaban terhadap meningkatnya konflik sosial sebagai akibat perselisihan beberapa kelompok dan partai ditambah lagi dengan merosotnya efektivitas dan legitimasi lembaga politik yang ada pada saat itu. Jadi campur tangan militer berfungsi untuk menghentikan laju penggalangan kekuatan itu di dalam masyarakat pretoria kedua cara iu sama, dan mencairkan situasi politik yang gawat dengan cara menyingkirkan sasaran dan rangsangan langsung yang meningkatkan konflik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa campur tangan militer sering kali menandai berakhirnya serangkaian kekerasan politik. Dalam pengertian ini cara tersebut sangat berbeda dari beberapa praktik yang digunakan oleh kelompok sosial yang lainnya.
Ciri taktik politik yang dipergunakan oleh golongan militer mencerminkan keterpaduan organisasi mereka maupun fakta bahwa meskipun kekuatan sosial lain dapat menekan pemerintah, tetapi golongan militer dapat mengganti pemerintahan. Dalam kaitan ini campur tangan militer mempunyai dampak marginal yakni : mencegah perluasan partisipasi poltik yang mencakup berbagai kelompok radikal sehingga akibatnya memperlambat proses pembaharuan sosial dan ekonomis. Berikut merupakan cara arah tindakan yang dalam kaitannya dengan ketegaran kekuasaan atau menyerahkan kembali kekuasaan kepada kalangan sipil :
1. Menyerahkan kembali dan membatasi (puilihan Aramburu).
Dalam halm ini militer dapat menyerahkan kembali kekuasaan kepada golongan sipil setelah berkuasa dalam jangka waktu yang tidak lama dan melakukan pembersihan di kalangan pejabat pemerintahan tetapi, dilain pihak tetap membatasi tampilnya kelompok-kelompok baru untuk berpartisipasi memegang kekuasaan poltik.
2. Mengembalikan dan memperluas (Pilihan Gursel)
Pimpinan militer dapat mengembalikan kekuasaan kepada pejabat sipil, dan beberapa kelompok politik yang sebelumnya pernah dicegah sekarang diberi kesempatan untuk berpartisipasi di bidang politik dibawah kondisi baru pula.
3. Tetap berkuasa dan melakukan pembalasan (pilihan Castello Branco)
Militer dapat tetap memegang kekuasaan dan menentang perluasan partisipasi poltik. Dalam hal ini apapun kehendak mereka untuk melakukan hal yang sebaliknya, tetapi tidak dapat menghindarkan bahwa mereka semakin terdorong untuk mengambil tindakan pencengahan.
4. Tetap berkuasa dan memperluas (Pilihan Peron)
Militer dapt memegang kekuasaan dan memberikan kesempatan atau juga memanfaatkan perluasan partisipasi politik. Dalam keadaan semacam ini para perwira muncul memegang kekuasaan melalui suatu kup yang menyimpang dari pola veto, dan kemudian mengubah landasan politik mereka dengan cara menggalang kelompok-kelompok baru di bidang politik sebagai golongan pendukung mereka.
Dengan demikian secara teoritis kepemimpinan yang lebih efektif membentuk lembaga harus berasal dari beberapa kelompok yang tidak secara langsung mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok etnis atau golongan ekonomi tertentu. Dari beberapa segi dapat dikatakan bahwa kelompok mahasiswa, tokoh-tokoh pimpinan agama dan perwira militer termasuk di dalam kategori tersebut. Tetapi catatan sejarah menunjukkan bahwa baik kelompok mahasiswa maupun kelompok keagamaan tidak memainkan perana yang kontruktif di dalam lembaga politik.
Di lain pihak, militer memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menciptakan tata di dalam masyarakat pretoria radikal. Kemampuan militer berperan sebagi motor pembangunan atau bahkan juga peranan untuk memodernasikan negara tergantung dari gabunagan berbagai kekuatan sosial yang terdapat di dalam masyrakat. Kemampuan militer untuk membentuk lembaga politik yang stabil pertama-tama tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasikan pemerintahan mereka dengan kelompok tani, dan kemudian menggalang politik kaum tani untuk memihak mereka.
Dengan demikian tokoh-tokoh militer terperangkap dalam suatu konflik antara prefensi dan nilai-nilainya yang subyektif dengan kebutuhan obyektif masyarakat akan adanya lembaga politik. Kebutuhan tersebut biasanya bersegi tiga. Pertama, lembag-lembaga politik diperlukan dan mencerminkan pembagian kekuasaan yang ada, tetapi sementara itu dapat juga menarik serta mengasimilasikan kekuatan-kekuatan sosial yang baru pada saat mereka muncul sehingga dengan demikian berarti juga menciptakan suatu eksistensi yang tidak terikat oleh kekuatan-kekuatan itu yang semula melahirkannya.
Kedua, di negara-negara di mana militer memegang kekuasaan, maka unit-unit yang mengeluarkan keputusan yang bersifat birikratis dalam sistem politik seringkali sudah sempurna, keadaan ini kontras dengan unit penyerap aspirasi dan tuntutan massa yang kacau dan tidak teratur yang diharapkan dapat melaksanakan funsi artikulasi dan agregasi keeepentingan.
Ketiga, lembaga-lembaga politik diperlukan untuk mengatur masalah suksesi dan memberikan jalan pengaman kekuasaan dari seseorang pimpinan atau sekelompok pimpinan kepada yang lain tanpa menggunakan aksi langsung dalam bentuk kup, pemberontakan atau pertumpahan darah lainnya.
Langganan:
Postingan (Atom)