ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ILMU ADMINISTRASI

PARADIGMA 4

ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI ILMU ADMINISTRASI

1956-1970

Dalam paradigma ilmu politik maupun ilmu administrasi, adalah suatu kebenaran yang penting bahwa administrasi negara tidak mempunyai identitas dan keunikannya di dalam membatasi beberapa konsepnya yang “lebih besar”. Istilah ilmu administrasi di sini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan manajemen. Sebagi paradigma ilmu administrasi menyajikan suatu fokus, bukan lokus. Ia menawarkan teknik, seringkali teknik nya sangat canggih yang menuntut keahlian dan spesialisasi, tapi untuk bidang apa keahlian tersebut harus diterapkan tidak dijelaskan.

Di tahun 1956 jurnal penting Administrative Selence Quartely diterbitksn oleh seoranh ahli administrasi negara atas premis adanya pemisahan yang salah antara administrasi negara, niaga dan kelembagaan. Keith M Henderson pada tahun 1960 menyatakan sanggahannya bahwa teori organisasi telah atau seharusnya menjadi pusat pembahasan administrasi negara. James g March dan Hebert A Simon dalam buku mereka Organizations (1958), Richard Cyert dan March dalam bukunya A Behavioral Theory of the Firm (1963), March dalam Handbook of Organizations (1967) telah memberikan alasan kuat untuk memilih ilmu administrasi sebagai paradigma administrasi niaga.

Di awal tahun 1960 “Penegmbangan Administrasi” makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus iklmu administrasi. Sebagai suatu fokus, pengembangan organisasi menawarkan alternatif ilmu politik yang menarik bagi banyak ahli administrasi negara. Pengembangan organisasi sebagi sebuah bidang ilmu, berakar pada psikologi sosial dan nilai demokratisasi dan birokrasi. Jika ilmu administrasi itu sendiri dianggap sebagai sebuah paradigma maka administrasi negarapun akan berubah. Dalam prakteknya ini bidang ilmu administrasi niaga akan menyerap bidang ilmu administrasi negara. Apakah bidang yang mementingkan unsur keuntungan ini cukup memperhatikan niali kepentingan umum yang vital sebagai aspek ilmu adminisrasi, merupakan satu pertanyaan atas arti penting administrasi negara yang bisa jadi jawabannya tak memuaskan.

Kontrak riset dan pengembangan, kompleks industri militer, peranan instansi-instansi regulator serta hubungan mereka dengan fihak industri, dan keahlian yang semakin meningkat dari instansi-instansi pemerintah dalam menciptakan mengembangkan teknik-teknik managerial canggih yang mempengaruhi “sektor swasta” di setiap aspek kehidupan masyarakat AS, semuanya menyebabkan administrasi memang bisa dimengerti.

Dewasa ini para ahli administrasi negar mulai menerima bahwa kata negara dalam administrasi negara tak bisa diartikan dalam makna institusi seperti masa sebelumnya. Kata administrasi kini diartikan sebagai makna filosofi, normatif dan etika, kepentingan umum. Jadi makan tradisional dari kata negara telah ditinggalkan dan digati dengan makna yang lebih dinamis dan normatif.

Ketegangan antara negara swasta, kepentingan umum – motif keuntungan yang dicerminkan paradigma ilmu administrasi tak punya peran apa pun untuk meredakan permasalahan lokus bagi administrasikonotosi kepentingan umum, ilmu administrasi bisa digunakan untuk keperluan apa saja, yang paling immorial sekalipun. Konspe penentuan dan penerapan kepentingan umum memberi tonggak pembatas bagi administrasi negara dan sebuah lokus untuk bidang studi ini. Akan tetapi, hal itu tak akan banyak artinya jika setiap perhatian dalam konteks ilmu administrasi, seperti fokus teori organisasi ataupun ilmu manajemen lebih condong ke ilmu politik.

KEKUATAN SEPARATISME “ILMU DAN MASYARAKAT” DAN “ADMINISTRASI NEGARA BARU” (1965-1970)

Proses yang sama sekali tak disadari pada waktu itu mengarah setidaknya pada dua hal yang terpisah namun komplementer. Yang satu adalah perkembangan program-program interdisipliner dalam “ilmu pengetahuan , teknologi dan kebijakan umum . sedangkan yang satu lagi adalah munculnya “administrasi negar baru”.

            Evolusi “ilmu pengetahuan dan masyarakat” pada selama akhir tahun 1960. Hal ini merupakan isyarat intelektual dari minat akademik yang lebih dalam dan baru atas hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, birokrasi dan demokrasi, teknologi dan manajemen, serta kaitannya dengan “teknobirokratik”. Karena adanya fokus baru atas ilmu pengetahuan, teknolog dan kebijakan umum inilah, maka para ahli administrasi negara yang waktu itu masih bersatu dengan departmen ilmu politik menuntut pembedaan intelektual selama 1960. Tindakan ini mampu mengimbangi kendurnya identitas disipliner yang juga menimpa administrasi negara. Munculnya identitas yang diperbarui ini sebagian disebabkan oleh fokus ilmu penegtahuan, teknologi dan kebijakan umum yang dianut oleh ilmu politik. Fokus tersebut memang bersifat teliti daripada pluralis, sintesis daripada spesialitatif, serta lebih hirarki daripada komunal.

            Dari kondisi tersebut muncullah perkembangan kedua yakni lahirnya “administrasi negara yang baru”. Di tahun 1968 Waldo mensponsori sebuak konferensi para ahli administrasi negara generasi muda untuk membahas administrasi negara yang baru tersebut. Hasil konferensi ini dibukukan dengan judul The New Public Administration: The Minnowbrook Perspective. Fokusnya tak banyak membahas fenomena tradisioanal seperti efisiensi, efektivitas, soal anggaran atau teknik administrasi. Sebaliknya, administrasi negara baru tersebut  sangat memperhatikan teori-teori normatif, filosofi dan aktivisme. Ia banyak membahas hal-hal yang  berkaitan dengan nilai-nilai, etika, perkembangan para anggota secara individual dalam organisasi, hubungan birikrasi dengan fihak yang dilayaninya, dan masalah-masalah yang luas seperti urbanisasi, teknologi dan kekerasan. Jika ada penekanan baru dari administrasi negar yang baru, maka penekanan itu ada segi moral.