Analisis menurut pandangan Stoker dan Rhodes Indonesia adalah Negara Penghutang

1.    Analisis menurut pandangan Stoker dan Rhodes dari kata Indonesia adalah Negara Penghutang !
Jawab :
    G. Stoker : pada proposisinya itu pemerintahan mengakui kaburnya batas-batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi serta dalam menyelesaikan suatu masalah tidak bersandar pada kekuasaan pemerintah dalam kewenangannya, jadi Indonesia dikatakan sebagai Negara Penghutang karena pemerintahannya sendiri saja kurang respon terhadap masalah sosial dan ekonomi terutama pada kemiskinan, ini semua akibat dari sifat pemerintahannya itu sendiri yang lebih bergantung pada kekuasaan atau jabatannya untuk kerjasama dalam hal yang kurang dipahami oleh pemerintahan itu sendiri tanpa melihat kaum bawah. Dan disini juga terjadi suatu jaringan dari pelaku pemeritahan tersebut sehingga negara banyak pengeluaran anggaran namun hasil dalam jaringan tersebut kurang berdampak positif bagi negara Indonesia dan akhirnya terjadi hutang. Semua ini karena terjadi kesalahan dalam prosesnya yang kurang baik dalam pengambilan keputusan untuk menentukan suatu kebijakan dalam negara Indonesia. Karena suatu tindakan itu dilihat dari prosesnya daripada outputnya. Oleh karena itu harus dipantau dengan benar dalam proses suatu pembangunan agar outputnya juga sesuai  dengan apa yang diinginkan bersama dan tidak terjadi kerugian dan hutang yang tinggi terhadap negara asing.

    RAW Rhodes : lebih condong pada jaringan, maksutnya dalam suatu pemerintahan itu harus ada jaringan atau komunikasi agar dalam prosesnya tidak terjadi miss communication dan mendapatkan hasil seperti yang diinginkan bersama. Namun disini jaringan tersebut disalah gunakan dengan berbohong atau menipu suatu kompleksitas dalam pemerintahan sehingga apa yang seharusnya dicapai berdampak positif diselewengkan sehingga masih ada sisi positifnya namun tidak semua positif karena adanya penyelewengan isu dari suatu jaringan tersebut. Oleh karena itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh suatu jaringan dalam pemerintahan agar tidak merugikan rakyatnya dan juga dapat memperoleh manfaat untuk kepentingan bersama tanpa terjadi persaingan dan Indonesia tidak mengalami kerugian atau hutang terhadap negara asing, namun malah meninggikan derajat negara Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan bila perlu memberantas dengan suatu perubahan dimulai dari tata kelola perusahaan yang ada, NPM menjadi good governance, lalu berujung ke sistem yang lebih sosial sibernetik yang melebihi dari sistem-sistem sebelumnya.